REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD asal Jakarta Abdul Azis Khafia meminta Pemprov DKI tidak berlaku diskriminatif terhadap warga Kalijodo, Jakarta Utara. Ia meminta pemerintah bersikap sewajarnya sesuai perundang-undangan.
''Terkait masalah Kalijodo, Pemprov DKI mesti bersikap secara jernih dan adil. Masalahnya, penggusuran yang dilakukan objeknya apa, kalau hanya prostitusi, bukan hanya Kalijodo itu yang ada prostitusi, bagaimana dengan prostitusi kelas mewah,'' kata Azis saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (24/2). (Warga Kalijodo Banyak yang tak Dapat Rusun).
Kalau ini masalah pelanggaran penggunaan lahan, lanjut Azis, tidak hanya Kalijodo yang melanggar. Dia mengambil contoh rumah mewah dan mal yang banyak berada di bantaran sungai.
Ia juga mempertanyakan tentang kawasan Pantai Mutiara yang menjadi wilayah resapan dan konservasi, tapi menjadi rumah mewah, serta reklamasi pantai utara yang bertentangan dengan amdal. ''Pemprov harus bersikap secara arif, jangan hanya mengejar salah satu objek, lalu di-blow up seolah-olah penertiban lokalisasi,'' ujarnya.
Bahkan, Azis menantang Gubernur Ahok agar berani secara terbuka bahwa Jakarta tertutup untuk tempat lokalisasi. Sebab, bisa jadi, kalau Kalijodo ditutup, ke depan bisa saja dibuat tempat lokalisasi yang legal supaya tersentralkan dan tidak liar. ''Jadi, melihatnya secara komprehensif,'' katanya.
Azis juga meminta pemprov agar memperhatikan jangan hanya sekadar menggusur bangunan fisik. Karena, di Kalijodo juga ada bangunan sosial yang telah lama dibangun, belum lagi ikatan sosial yang juga sudah dibentuk selama puluhan tahun.
Ia juga mengimbau agar peruntukan Kalijodo itu memiliki rencana yang jelas setelah digusur. Menurutnya, kalau ternyata Kalijodo digunakan oleh pengembang untuk mendirikan bangunan, itu sama saja pembohongan publik.
''Jangan hanya seolah-olah sama rakyat kecil berani, tapi sama pemilik modal tidak berani. Jangan diskriminatif sama rakyat kecil,'' katanya.
