REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik menilai isi siaran televisi masih perlu perbaikian. Karena secara umum belum semua televisi dalam kebijakan programnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
"Secara umum bisa dilihat belum semua televisi dalam kebijakan programnya mengacu pada UU Penyiaran, khususnya tentang tujuan penyiaran," kata Mahfuz di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (8/3).
Rapat dengar pendapat itu berlangsung marathon dari Senin (7/3) hingga Selasa (8/3). Menurut dia, berdasarkan hasil rapat itu, sementara dapat disimpulkan ada kecenderungan persaingan bisnis mendorong televisi memproduksi program acara yang kurang berkualitas. Kalau orientasinya sebatas hanya itu, dia mengatakan, ada gap antara isi program siaran dan tujuan penyiaran. "Program isi siaran itu kebanyakan biaya rendah, tetapi bisa diterima publik luas sehingga bisa mendatangkan iklan. Kami ingin mengembalikan semangat UU Penyiaran," ujarnya.
Ia mendorong KPI sebagai institusi yang mengatur dan mengawasi isi siaran secara rutin melakukan pertemuan-pertemuan dengan asosiasi televisi.
Hal itu, menurut dia, untuk mendiskusikan mengenai tema kebijakan penyiaran dan bagaimana implementasinya. "Jadi, KPI bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan dan teguran, melainkan ada forum berkala untuk mengetahui kondisi isi program siaran yang berjalan selama setahun," ujarnya.
Mahfuz mengatakan bahwa rapat maraton tersebut bertujuan agar Komisi I DPR ingin melihat bagaimana potret program penyiaran secara holistis. Hal itu karena isi siaran televisi berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan budaya masyarakat.
"Rapat dilakukan agak maraton menghadirkan pemerintah, KPI dan asosiasi TV agar kami dapat gambaran lebih, mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan kualitasnya," katanya.
Ia memberikan nilai program isi siaran nasional yaitu 6. Hal itu apabila rentang penilaiannya 1 hingga 10. Karena itulah perlu adanya perbaikan secara menyeluruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika