REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sektaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktmar Bandung Syaifullah Tamliha mengatakan PPP belum sepakat pelaksanaan Muktamar.
"Kedua Kubu bisa bertemu saja sudah patut disyukuri. Namun demikian penyelesaian konflik itu tentu tidak serta merta bisa pertemuan satu kali kita berharap ada beberapa tahapan proses yang lebih baik," katanya, Jumat (11/3).
Syaifullah mengatakan masih ada belum ada kesepakatan siapa yang akan melaksanakan Muktamar apakah kubu hasil muktamar Bandung atau kubu muktamar Jakarta.
Hal yang sama juga diungkapkan politisi PPP kubu Munas Bandung, Arsul Sani. Ia mengatakan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, pengurus Muktamar Bandung sudah satu pandangan mengenai islah untuk menyelesaikan konflik internal partai.
"Tapi di kubu Muktamar Jakarta agak bervariasi," katanya.
Arsul mengatakan ada beberapa politisi Muktamar Jakarta yang mengatakan untuk mencoba cari pilihan lain.
"Misal cukup sampai Mukernas. Bahkan ada yang berpikiran enggak usah Muktamar, mukernas tapi melalui penyusunan kepengurusan yang dilakukan oleh formatur Muktamar Jakarta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika