REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok untuk menempuh jalur independen dalam persaingan menuju Gubernur DKI Jakarta 2017 dipertanyakan. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, melihat terdapat keanehan dari tim relawan Ahok karena telah mendorong kandidatnya maju melalui jalur independen.
Padahal sebagian pimpinan relawan Ahok tersebut, Muradi menemukan, orang-orang tersebut ternyata berasal dari partai politik (parpol) yang telah mendukung Ahok, seperti NasDem. (Baca: Nasdem Bentuk Tim Kumpulkan Satu Juta KTP Dukung Ahok)
"Saya mempelajari terjadi anomali dari relawan Ahok. Ternyata sebagian penggeraknya berasal dari orang-orang NasDem, yang mengkritik sendiri sistem parpol. Jadi tidak benar-benar netral ketika mengatakan parpol tidak mampu mengakomodir independen," kata Muradi kepada Republika.co.id, Jumat (11/3).
Muradi mengkhawatirkan relawan yang selama ini mengkritik sistem parpol hanya untuk mendelegitimasi parpol lain. Padahal mereka itu, kata dia, berasal dari parpol lainnya. Menurut dia, yang perlu diwaspadai cara relawan dari parpol ini hanya digunakan untuk alternatif pemenangan. ''Bukan murni sebagai kekuatan masyarakat atas ketidakpuasan terhadap parpol,'' ujarnya.
Muradi mengatakan kalau relawan independen itu tentu terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki keterikatan dengan parpol. "Kalau yang saya temukan Relawan Ahok ini, seolah independen dan menafikan peran parpol tapi mereka ternyata menjadi bagian dari salah satu parpol tertentu," katanya.
Menurut dia, bila ini dibiarkan akhirnya akan mengubah dan merusak sistem politik yang ada. Ia khawatir, jangan-jangan relawan yang ada di Ahok ini ternyata menjadi rebutan antara NasDem dan PDI Perjuangan, yang digunakan menyokong tapi parpol lain yang mengambil peran.
''Kalau itu yang terjadi justru sangat disayangkan. Hal itu akan membuat relawan justru terjebak pada menghalalkan segala cara, meniadakan kewenangan parpol tapi menggunakan cara parpol,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika