REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tetap menaruh harapan islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera terwujud. Hal tersebut setelah berbagai upaya islah seringkali berjalan tidak mulus.

Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris mengatakan, PPP akan menghadapi beberapa agenda kedepannya seperti Pilkada. Jika islah belum juga terwujud maka, akan merugikan partai.

"Yang rugi bukan pemerintah, tapi kader partai," ujar Freddy.

Pada Sabtu (12/3) Kemenkumham menfasilitasi pertemuan kedua kubu yang berkonflik pada partai berlambang Ka'bah tersebut. Sayangnya, pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh kubu Djan Farid.

Padahal, pertemuan tersebut merupakan kesepakatan kedua kubu yaitu Romahurmuzy (Romi) dan Djan Farid pada 10 Maret lalu. Mereka juga bersepakat menyetor masing-masing lima nama sebagai tim kecil untuk proses islah.

Kubu Romi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri negosiasi islah dengan kubu Djan. Kubu Romi meminta kepada kubu Djan agar menyampaikan sesuatu ke pemerintah apabila ada yang perlu disampaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika