REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) menganggap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang hendak menjual saham Ancol merupakan suatu kewajaran. Apalagi Pemprov DKI Jakarta memiliki 72 persen saham PJA.
Manager Corporate Communication PJA Rika Lestari mengatakan keinginan Ahok itu merupakan cambukan agar PJA mengoreksi dan memperbaiki diri. Ia menyatakan PJA tetap berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan mencapai target untuk bisa bersaing di tingkat dunia.
"Hal tersebut wajar diutarakan sebagai salah satu harapan agar kinerja Ancol dapat menjadi lebih baik lagi. Itu juga sejalan dengan rencana strategis Ancol di tahun 2020, bahwa Ancol sebagai salah satu destinasi wisata yang bertaraf Internasional," katanya, Rabu (16/3).
Ahok berdalih upaya promosi PJA yang kurang greget menjadi alasan minimnya turis luar negeri. Namun Rika menyebut PJA sudah berupaya maksimal dalam hal promosi seperti lewat berbagai media sosial.
"Upaya promosi yang telah kami lakukan saat ini antara lain melalui website www.ancol.com yang dapat diakses sampai ke mancanegara dan penguatan promosi melalui jaringan sosial media yang tersedia, seperti facebook, twitter, instagram, selain itu kami juga telah menyediakan layanan hotline 24 jam yang dapat dihubungi dan memberikan informasi setiap waktu," ujarnya.
Di sisi lain, Rika menegaskan PJA tak akan mengalami perubahan meski dijual ke pihak asing. Ia menyatakan PJA akan tetap menjalankan rencana strategis yang sudah dibuat
"Jadi pada intinya, Ancol juga terus mempersiapkan diri untuk dapat bersaing di industri wisata dan properti dalam skala internasional," tegasnya.