REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar telah merampungkan susunan kepengurusan rekonsiliatif berdasarkan hasil musyawarah nasional di Bali.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan kepengurusan Golkar yang baru akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/4) untuk dimintakan pengesahan. Golkar optimistis kepengurusan yang baru disahkan di pekan itu juga.

"Kita harapkan pekan itu juga akan dikeluarkan," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/4).

Keyakinan Golkar ini didapatkan setelah Idrus menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Jumat (1/4) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Idrus sudah menjelaskan perkembangan pembentukan kepengurusan rekonsiliatif yang mengakomodir kader Golkar yang tergabung dalam kepengurusan munas Ancol.

Dalam kepengurusan baru itu, kata dia, hampir 90 persen nama yang diajukan diakomodir Ketua Umum Golkar Bali, Aburizal Bakrie untuk masuk dalam kepengurusan rekonsiliatif.

"Mereka sudah menyampaikan 95 nama dan diantaranya lebih dari 70 orang sudah diakomodir masuk kepengurusan," katanya.

Nama-nama yang diusulkan masuk adalah seluruh wakil ketua umum Golkar hasil munas Ancol dimasukkan menjadi wakil ketua umum Golkar Bali.

Selebihnya, posisi strategis tetap berada di kepengurusan Bali namun terjadi penambahan wakil di setiap posisi ketua Departemen.

Jadi, secara organisatoris persoalan Golkar sudah selesai. Tidak ada lagi celah untuk gugat-menggugat kepengurusan yang baru. Idrus menceritakan, mendengar telah terbentuknya kepengurusan rekonsiliatif, Menkumham juga sependapat bahwa pertikaian di internal Golkar selesai. Jadi tidak ada masalah lagi dengan kepengurusan baru yang terbentuk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika