Senin 04 Apr 2016 15:38 WIB

Franz Magnis: Waspadai Isu SARA Jelang Pilkada

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Angga Indrawan
Rohaniawan, Frans Magnis Suseno (kiri).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Rohaniawan, Frans Magnis Suseno (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Budayawan dan tokoh umat Katolik, Franz Magnis Suseno mengimbau agar masyarakat mewaspadai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang pemilihan kepala daerah. Menurut dia, isu ini sangat membahayakan bagi masyarakat.

"Jangan memakai isu SARA itu karena itu berbahaya dan merancukan dan yang penting melihat yang nyata yang dilakukan. Membahayakan dan diwaspadai," kata Franz Magnis di Jakarta, Selasa (4/4).

Ia pun mengajak masyarakat untuk menilai calon kepala daerah sesuai dengan prestasi dan program-program yang dilakukannya. Lebih lanjut, menurut dia, saat ini masih banyak para calon kepala daerah yang menggunakan isu tersebut menjelang pilkada.

"Saya berpendapat sebetulnya sekarang katakan saja sikap-sikap (SARA) itu masih," kata dia.

Dalam beberapa akhir ini, isu SARA memang muncul menjelang pilkada. Yang terakhir yakni kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang juga merupakan adik Yusril Ihza Mahendra. Yusril sendiri merupakan salah satu tokoh yang tengah menyiapkan diri untuk maju ke pilkada. Ahok menilai pernyataan Yusron yang merupakan nasihat itu mengandung unsur SARA.

Menanggapi hal itu, Franz Magnis pun menyesalkan pernyataan Dubes RI untuk Jepang. Menurut dia, seharusnya penilaian terhadap orang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. "Tentu menyesalkan pernyataan itu. Saya kira di dalam kehidupan kita menanggapi, menilai orang sesuai dengan yang dilakukan, jangan menyindir hal-hal yang tidak relevan," kata dia.

Ia mengatakan, setiap argumentasi haruslah bersifat objektif dan berorientasi pada tindakan yang dilakukan. Magnis pun juga meminta agar pemerintah menegur sikap Yusron tersebut. "Bapak Dubes itu biar diperingatkan dengan keras. Sebagai kedudukan resmi mengherankan berbicara seperti itu," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement