REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengusutan kasus pembunahan terduga teroris Siyono. Menurutnya, proses pendampingan yang dilakukan PP Muhammadiyah terhadap keluarga Siyono bukanlah tindakan yang hendak melawan aparat berwenang, melainkan upaya untuk menguak kebenaran guna tegaknya keadilan.

Mu'ti mengatakan PP Muhammdiyah, yang diminta bantuannya oleh keluarga Siyono untuk membongkar sebab musabab kematiannya, memang patut memberikan bantuan.

“Kami  tidak ingin melawan polisi ataupun Detasemen Khusus (Densus) 88. Tapi kami ingin menegakkan keadilan dan membantu pencari keadilan,” tuturnya seusai menghadiri acara pengajian bulanan PP Muhammadiyah di kantor pusat PP Muhammdiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).

Oleh karena itu, lanjut Mu'ti, kendati PP Muhammdiyah tidak memiliki kewenangan untuk mengotopsi jasad  namun pihaknya tetap meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melakukan hal tersebut.

“Karena Komnas HAM bisa melakukan itu. Tujuannya tentu agar misteri kematian Siyono dapat secara gamblang dikuak dan diumumkan kepada publik,” ujarnya.

Seperti diketahui, Siyono  merupakan terduga teroris yang dibekuk oleh Densus 88 pada beberapa waktu lalu. Penangkapan tersebut segera menjadi prahara dan perdebatan publik. Sebab, selain tidak memiliki surat penangkapan, Densus pun mengembalikan Siyono kepada pihak keluarga dalam kondisi tak bernyawa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika