REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Transisi tak bisa mendesakkan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Sekretaris Tim Transisi, Gatot Dewa Broto, mengatakan meski saat ini status Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattaliti dalam status tersangka dan buron namun hak untuk menyuarakan pemilihan presiden baru untuk federasi sepak bola nasional ada di pemilik suara.

Gatot menerangkan, pemilik suara di KLB PSSI yaitu para anggota federasi nasional. Mereka terdiri dari Asosiasi Provinsi (Asprov) dan juga para klub, baik di tingkat Liga Utama (ISL) maupun di Level Kedua (Divisi Utama).

"Kewenangan itu ada di voters (pemilik suara). Harus dari mereka. Karena itu (meminta KLB) hak mereka," ujar dia, saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Senin (11/4).

Meskipun demikian, Gatot pernah mengatakan, KLB PSSI sebetulnya menjadi salah satu target yang harus dilakukan agar pembekuan PSSI bisa dicabut. KLB tersebut, ada dalam kajian hukum Kemenpora terkait dengan rencana pencabutan SK 01307/2015 tentang Pembekuan PSSI.

Namun, sampai hari ini rencana untuk menyelenggarakan pemilihan ketua umum baru itu, belum juga terlaksana.Seperti diketahui, Presiden PSSI, La Nyalla Mattaliti ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jatim atas perkara korupsi dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Bahkan, La Nyalla ditetapkan sebagai buronan lantaran berhasil kabur ke luar negeri. Dirjen Imigrasi Kemenkumham mendeteksi keberadaan La Nyalla di Singapura. Gatot menerangkan, meski perkara hukum yang menyeret La Nyalla tak terkait dengan persoalan sepak bola, akan tetapi, jabatan struktural di federasi nasional membuat dua kondisi tersebut bercampur.

Kemenpora meminta agar La Nyalla pulang ke Tanah Air untuk menyelesaikan persoalan hukumnya tersebut. Sebab, PSSI tak bisa dipimpin oleh seseorang yang sedang dalam status tersangka apalagi buron.

Ikuti Whatsapp Channel Republika