REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia pengarah atau Sterring Comitte Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengusulkan untuk adanya setoran dana sebesar Rp 20 miliar terhadap pihak-pihak yang ingin maju ke bursa pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
Cara ini dianggap sebagai salah satu upaya Partai Golkar untuk menghilangkan potensi adanya praktik politik uang di Munaslub Golkar.
Pengamat politik, Ali Munhanif berpendapat, jika hal itu benar-benar terjadi, dari aspek hukum mungkin tidak akan menjadi masalah, karena setoran dana tersebut dibuka dan transparan. Akan tetapi, pungutan dana tersebut akan semakin menunjukan partai berlambang pohon beringin tersebut sebagai partai yang oligarkis.
"Nantinya muncul seorang pimpinan partai yang tidak hanya kaya tapi mendominasi semua lini kekuasaan partai. Itu kurang bagus," kata Ali saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (13/4).
Ali mengnjurkan agar usulan adanya setoran dana sebesar Rp 20 miliar untuk ditinjau ulang. Sebab, kebijakan yang mewajibkan kandidat calon ketua umum untuk membayar sejumlah uang, berapapun besarnya, akan memperburuk imej partai.
"Imej Golkar sebagai partai yang didominasi oleh permainan uang semakin tinggi. Itu yang mestinya dihindari," ucap Ali.