REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Aneka Tambang (Persero) (Antam) menyambut baik ide Presiden Jokowi untuk menerapkan moratorium izin pertambangan dan kelapa sawit. Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman mengatakan, keberadaan mineral berharga seperti emas seringkali berada di zona konservasi dan hutan lindung. Dengan adanya moratorium, maka sumber mineral tersebut akan terkunci dan terlindungi dari rambahan penambangan.

"Moratoriumnya yang gimana tuh, ya bagus sekali. Tapi yang jelas lahan-lahan yang biasanya ada emasnya biasanya itu di atas hutan lindung dan taman nasional sehingga itu tidak bisa bergerak lagi," kata Tedy, Kamis (14/4).

Tedy melanjutkan, Antam sudah memiliki zonasi-zonasi lahan pertambangan di luar lahan konservasi yang sudah diincar Antam untuk ekspansi. Sehingga Tedy menilai kebijakan moratorium tidak akan memengaruhi rencana ekspansi Antam.

"Walau sebetulnya di daerah pegunungan yang di Papua kami juga punya area itu karena kemarin ada moratorium yang tidak mengeluarkan izin untuk hal itu kita stop," kata Tedy.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi akan memberlakukan moratorium pemberian izin baru lahan kelapa sawit dan tambang. Rencana penerapan moratorium ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Jokowi, lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Demikian halnya dengan lahan tambang. Kata Jokowi, pemerintah  tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya.

"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika