REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan salah satu kendala dari rencana patroli bersama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia di Laut Cina Selatan adalah karena adanya sengketa Malaysia dan Filipina terkait pulau Sabah.

Untuk itu, Indonesia berencana menggelar pertemuan dengan Malaysia dan Filipina. Tak hanya menteri luar negeri masing-masing negara, pertemuan itu juga akan dihadiri Kepala Militer Malaysia dan Filipina untuk membahas kerjasama operasi militer dan patroli gabungan.

"Nanti 3 Mei duduk semua. Bahas ini baiknya bagaimana. Karena di satu sisi wilayah tersebut sangat rawan dan perlu koordinasi yang holistik," ujar Luhut di Ternate kepada Republika, Senin (18/4).

Ia juga mengatakan selain soal Laut Cina Selatan, ancaman yang nyata dihadapi tiga negara adalah pembajakan. Hal tersebut tak bisa diselesaikan oleh satu negara saja apalagi jika berkaca pada kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Luhut menginginkan agar kedua negara itu juga ikut mengatasi persoalan pembajakan.

Sebelumnya, pada perayaan HUT Kopasus, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya akan mengajukan usulan kepada Filipina dan Malaysia untuk membuat nota kesepakatan soal penanganan pembajakan dan illegal activity di laut. Gatot mengatakan salah satu isi nota kesepakatan bersama itu mengizinkan pasukan militer masing masing negara melakukan tindakan cepat jika sesuatu terjadi.

"Jadi nanti siapa yang pasukan nya lebih siap bisa bergerak duluan tanpa harus ada izin, karena kita sudah punya nota kesepakatan," ujar Gatot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika