REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar Mahyudi mengapresiasi konsistensi Aburizal Bakrie (Ical) untuk tetap melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), sebagai upaya rekonsiliasi dan kaderisasi kepemimpinan.
Padahal menurutnya, Ical bisa saja membatalkan Munaslub jika ia mau. Sebab Kubu Golkar hasil Munas Bali telah menang di Mahkamah Agung.
Selain itu, Mahyudin juga menghargai jiwa kenegarawanan ARB dan Agung Laksono yang menyatakan tak maju lagi sebagai kandidat calon ketua umum.
"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ARB dan Agung Laksono yang mempersilakan kader-kader muda terbaik untuk maju mencalonkan diri, termasuk saya. Semata demi soliditas Partai Golkar dan solidaritas internal sesama kader," katanya di Jakarta, Kamis (21/4).
Terkait mahar politik yang tinggi untuk maju sebagai calon ketua umum, ia menyebutkan itu sama saja melegalkan politik transaksional. Bahkan ia menilai hal itu bisa membuat seseorang ditangkap KPK.
Menurutnya, kalau untuk biaya pelaksanaan ditanggung bersama sesama kandidat calon ketua umum, tak perlu sebesar itu. Ia berpandapat, politik itu tak harus mahal, karena itu artinya tak sensitif terhadap kesulitan rakyat.
"Panitia harus kreatif, tak perlu bermewah-mewah. Terpenting adalah proses demokrasinya bukan fasilitas yang menyertainya," ujar mantan Bupati Kutai Timur ini.
Ia menjelaskan, apa yang ditunjukkan PPP dengan melaksanakan muktamar dengan sederhana di Asrama Haji adalah contoh yang baik.
Mahyudin berharap, Munas Golkar menghasilkan produk hukum yang legal konstitusional, sehingga dapat menyatukan semua faksi-faksi yang bertikai lewat penataan kelembagaan secara menyeluruh.
"Momentum ini kita jadikan otokritik dan evaluasi kritis agar konflik internal tak berulang lagi di masa mendatang karena ego individu. Semoga semua pihak taat asas dan munas memberikan hasil terbaik untuk konsolidasi partai Golkar ke depan,'' jelasnya.