REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar setoran untuk penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar tak terlalu mahal. Sebab, justru akan menyebabkan kader lain yang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum mengurungkan niatnya.

"Saya bilang, sudah jangan mahal dong, kan harus jangan semua yang mendaftar harus mahal, bahwa dia partisipasi boleh, tapi jangan nanti caketum itu hanya orang yang mampu.  Nanti ada orang yang baik tapi tidak mampu bagaimana jadinya?," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/4).

Terkait diundurnya waktu penyelenggaraan munas, JK mengatakan harus menyesuaikan dengan tempat penyelenggaraan dan jadwal Presiden. Sebab, kata dia, mencari tempat yang sesuai tidaklah mudah. Begitu juga mencocokkan jadwal Presiden Joko Widodo agar dapat menghadiri munas Partai Golkar.

"Pertama, ketersediaan tempat dan hotel. Kedua, kesempatan Presiden karena Golkar sangat ingin Presiden hadir untuk menandakan legalitas yang baik setelah pecah ini, dan bersatu. Jadi dua hal ini, jadi kadang-kadang cocok (jadwal) Presiden tapi kamar tidak ada, sehingga mungkin saja kalau tidak di Bali ya terpaksa di tempat lain, yang cocok waktunya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Theo L. Sambuaga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya. Ia menyampaikan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar akan dibiayai secara gotong royong. Theo juga mengatakan setoran sebesar Rp 10 miliar pun masih sekedar wacana. Keputusan besaran kontribusi untuk tiap kader Partai Golkar pun masih akan dirapatkan pada pekan depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika