REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi mengatakan Iran sedang dalam proses membangun 10 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) lagi, Kamis (28/4). Saat ini Iran telah memiliki satu PLTN yang membangunannya dimulai sejak 1979.
Mohammadi mengatakan pembangunan PLTN tersebut menghadapi banyak sekali kendala, mulai dari perang hingga tekanan dari barat. Selain PLTN, Iran juga memiliki instalasi reaktor nuklir di Universitas Teheran yang digunakan untuk tujuan penelitian.
Menurut Mohammadi, pembangunan fasilitas nuklir Iran dibantu oleh negara-negara barat, seperti Jerman. "Jepang juga sempat ikut dalam koridor pembangunan namun mundur karena tekanan barat," katanya.
Selama berdekade, pemerintah Iran menegaskan bahwa pengolahan nuklir di sana bertujuan damai dan untuk kesejahteraan rakyat. Meski negara kaya akan sumber daya minyak dan gas, namun Iran terus mencari jalan untuk mencari sumber daya yang lebih ramah lingkungan.
"Minyak dan gas itu merusak lingkungan," kata dia.
Pengelolaan ini awalnya tidak mendapat pertentangan, namun semakin lama muncul banyak isu soal kekhawatiran Iran membuat senjata nuklir. Hal itu dibantah keras oleh Mohammadi.
"Kami percaya senjata bukan sesuatu yang bisa membuat kita memenangkan perang, tapi dialog," katanya.
Pembangunan PLTN, fasilitas reaktor dan tempat pengayaan uranium Iran menghadapi banyak kendala. Iran sebelumnya tidak memiliki pengayaan uranium dan bergantung pada negara lain untuk bahan bakar nuklir.
Namun sejak banyak tekanan dan sanksi internasional, tidak ada negara yang mau menjual pada Iran. "Kami berikan batas waktu pada mereka, jika tidak mau memberikan, maka kami akan membangun sendiri," kata Mohammadi.
Hingga akhirnya Iran membuat tempat pengayaan uranium sendiri. Hal ini menambah panas situasi hingga kesepakatan nuklir Iran digelar dan berakhir dengan pembatasan pada pengayaan uranium sebesar 2,5 persen. "Tapi kami telah membuktikan bahwa semuanya bisa selesai dengan dialog," kata Mohammadi.
Iran juga bangga bahwa mereka bisa sejajar dengan negara-negara blok nuklir lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika