REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK tidak akan terlibat secara langsung mengawasi pelaksanaan Munaslub Golkar. "Kami tak akan terlibat langsung dalam munaslub tersebut," kata Saut saat dihubungi, Jumat (29/4).

Namun, menurut dia, bila ada indikasi langsung atau tidak langsung terkait tindak pidana korupsi yang arahnya ke acara munas, KPK memiliki kewajiban moral untuk melakukan tugasnya. "Bila ada indikasi korupsi, tentu kita memiliki kewajiban moral," ujar Saut.

Saut pun berharap agar Partai Golkar dapat mengedepankan transparansi dalam penyelenggaraan munaslub. Saut mengimbau agar Partai Golkar dapat secara mandiri mengawasi adanya politik uang.

"Sebagai partai yang modern dan terbuka, seharusnya transparasi tidak hanya diukur dengan inovasi melibatkan pihak luar untuk mengawasi keuangan partai," katanya.

Saut menambahkan, Golkar sebaiknya memiliki kemampuan melakukan inovasi untuk membangun peradaban baru kehidupan politik yang dapat mendukung daya saing bangsa secara berkelanjutan.

"Golkar harus dapat secara gotong royong membangun partai melalui sebuah perhelatan rutin seperti Munas untuk membangun komposisi pengurus yang sebaik-baiknya," ujar Saut.

Sebelumnya, pengurus Partai Golkar meminta agar KPK ikut mengawasi politik uang dalam pelaksanaan munas. Namun, hal tersebut ditolak oleh KPK. Munaslub Partai Golkar akan digelar pada 23 Mei 2016 mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Ikuti Whatsapp Channel Republika