REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspriabri Sumowigemo berkata, caketum Golkar tidak harus dari kalangan pengusaha, meski Munaslub Golkar dbiayai caketum. Menurut dia, para caketum dapat mengumpulkan donasi dari berbagai pihak seperti pengusaha dan masyarakat.
"Itu akan menjadi gimmick yang menarik sekali mengumpulkan dana dari sumbangan publik apalagi dari pecahan-pecahan kecil-kecil itu akan menjadi berita politik yang besar," katanya di Jakarta, Selasa (3/5).
Guspiabri mengatakan belum pernah ada calon pemimpin yang melakukan hal tersebut. Iuran kata dia, tidak harus diartikan Golkar hanya berpihak pada caketum yang kaya. Seorang caketum dapat menghimpun dukungan riil dari masyarakat lewat donasi publik.
"Malah itu akan memberi legitimasi pada calon-calon lain bahwa ia didukung rakyat," ucap dia.
Guspiabri tidak menyangkal akan terjadi politik uang bila caketum dapat dana sumbangan dari kolongmerat. Hal tersebut, menurut dia, sangat rawan terjadinya barter kebijakan. Ketua Umum dapat dengan mudah menggerakan partai untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan pengusaha.
"Terjadi politik hutang budi,"ujarnya.
Namun bila memang terjadi politik hutang budi dapat merugikan Golkar. Membuat Golkar tidak populer di mata rakyat.