REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tandjung tidak setuju dengan adanya iuran sebesar Rp 1 miliar bagi calon ketua umum yang ikut dalam pemilihan di Munaslub 2016.

"Soal iuran sebetulnya dari awal tidak setuju ada iuran," kata Akbar dengan tegas saat ditemui di Kantor Akbar Tandjung Institute di Jakarta, Selasa (3/5).

Menurut penilaiannya, sebagai sebuah partai politik yang mengedepankan perjuangan maka semestinya tidak pantas untuk mengajukan syarat iuran dengan nilai yang sangat besar. Sebuah organisasi perjuangan, ujarnya melanjutkan, semestinya diisi pula oleh orang-orang yang memiliki idealisme perjuangan dan memiliki gagasan untuk kemajuan partai dan negara.

"Namun orang yang memiliki idealisme seperti itu kebanyakan merupakan kalangan yang tidak memiliki sumber dana besar, apalagi pengusaha," tukasnya menambahkan.

Maka dari itu, adanya syarat iuran tersebut justru akan menyulitkan orang-orang yang mempunyai rasa panggilan dalam politik untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut dia, dengan adanya syarat iuran tersebut dapat berdampak pada menurunnya keinginan kader untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya pada partai berlambang Pohon Beringin itu.

"Ditambah lagi, saya khawatir ini akan menjadi preseden yang akan ditiru di tingkat provinsi atau kabupaten/kota," tukas Akbar menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika