REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah dan segenap jajaran pengurus pasar di daerah diminta bekerja maksimal merespons program revitalisasi pasar yang digulirkan presiden Joko Widodo. Sebab pada dasarnya, program pemerintah pusat tersebut sudah bagus, namun kerap terhambat oleh pelaksanaannya yang rentan penyelewengan di tingkat daerah.

"Tapi sejauh ini pelaksanaannya bagus, pedagang merasakan manfaaatnya dan harus dilanjutkan," kata Ketua Umum Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI) Reinhard Parapat, Jumat (6/5).

Revitalisasi pasar, lanjut dia, secara global penting guna mempersiapkan para pedagang tradisional di era global. Revitalisasi bukan hanya falam bentuk fisik bangunan melainkan juga sistem dagang, profesionalisme pengurus dan semangat meperbaiki sistem lama yang berbasis proyek.

Dalam sejumlah kasus, ia melihat program revitalisasi disambut tidak baik sehingga ada pasar baru yg dibangun jauh dari masyarakat. Ujung-ujungnya pasar menjadi sepindan pedagang merugi. Kasus lainnya misalnya kabar kebakaran pasar untuk mempercepat relokasi dan pembangunan pasar baru lantas mengabaikan kondisi pedagang. 

"Memang banyak sekali kesalahan, revitalisasi dipikirnya proyek pasar baru, padahal seharusnya diiringi pembentukan manajemen pasar yang baru," ujarnya. Otonomi daerah harus dijalankan dengan baik agar amanat program dari pusat sejalan dengan realisasinya di daerah.

Ia mengimbau para pengurus pasar di daerah tidak mementingkan keuntungannya sendiri. Faktanya, masalah pungutan liar masih marak di antara pedagang di tengah mereka yang terbebani dengan sewa tempat yang mahal. Pemda harus lebih memperhatikan masalah-masalah tersebut agar pasar tradisional tidak meredup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika