REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Jakarta, Igor Dirgantara, menilai Airlangga Hartarto layak menjadi calon ketua umum Partai Golkar karena memiliki rekam jejak yang baik. "Selama ini saya tidak pernah mendengar kesalahan yang dilakukan Airlangga Hartarto," kata Igor Dirgantara melalui telepon selulernya, di Jakarta, Selasa.
Menurut Igor, berdasarkan telepolling yang dilakukan pekan lalu, sosok Airlangga Hartarto berpeluang besar menjadi ketum baru Partai Golkar karena partai tersebut membutuhkan ketua umum yang bersih serta memiliki gagasan baru untuk membangun partai.
Sebagai kader Partai Golkar, kata dia, Airlangga dinilai santun dan tidak memiliki masalah hukum, termasuk tidak pernah berurusan dengan KPK. Ia menambahkan, selama tiga periode menjadi anggota DPR RI, Airlangga tidak pernah memiliki isu negatif serta selalu menyampaikan laporan harta kekayaannya.
"Jika Airlangga terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar, maka diharapkan dapat menularkan sikap berpolitik dan menghindari politik uang," katanya.
Sementara, mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Airlangga layak menjadi calon ketua umum Partai Golkar karena memenuhi persyaratan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) seperti yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar.
Menurut Akbar, dirinya melihat Airlangga telah menyampaikan visi-misi untuk Partai Golkar ke depan, dengan agenda terutama konsolidasi pusat dan daerah, kaderisasi dan organisasi pendiri, kino, organisasi sayap, dan sebagainya
"Bagi saya, yang paling penting Airlangga menyatakan kesiapannya menyediakan waktu untuk partai dan meninggalkan jabatan lain. Untuk mengurus partai harus fokus, tidak boleh memegang jabatan lain," kata Akbar.
Mantan ketua DPR RI ini menambahkan, Airlangga juga memiliki komitmen kuat untuk memperhatian kehidupan bangsa. Karena itu, dia juga meminta kader Partai Golkar agar mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia setelah diberlakukannya pasar bebas ASEAN atau MEA.
Akbar menilai Airlangga cukup menguasai persoalan, baik internal partai maupun persoalan bangsa. "Dia menguasai kelembagaan partai, fungsi dan pendidikan politik untuk kepentingan rakyat dan kebijakan nasional serta mendukung cita-cita partai yang sejalan dengan program pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika