REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Centre for Indonesia Political dan Social Studies (CIPSS), Mohammad Hailuki, menilai, Golkar memang tidak memiliki sejarah sebagai oposisi. Bahkan, genetika politik dari Partai Golkar adalah bersama dengan pemerintah.

Maka, lanjut Hailuki, bukan hal yang mengejutkan jika nantinya siapun yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan membawa Partai Golkar untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

''Golkar itu tidak memiliki sejarah sebagai oposisi. Ideologi Golkar adalah kekaryaan. Golkar itu genetik politiknya, dia bersama pemerintah. Jadi, memang siapapun yang terpilih sebagai ketua umum, maka akan cenderung mengambil langkah bergaung dengan pemerintah,'' ujarnya Republika.co.id melalui telepon, Rabu (11/5).

Tidak hanya itu, Hailuki juga menilai, sangat masuk akal jika ada upaya dari pemerintah untuk melakukan 'intervensi' terkait suksesi di pucuk kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut. Kepentingan pemerintah itu, lanjut Hailuki, terkait dengan keberadaan Partai Golkar di DPR.

Dengan bergabungnya Golkar ke koalisi partai pendukung pemerintah, maka diharapkan proses pembuatan kebijakan pemerintah yang melibatkan DPR dapat berjalan dengan mulus.

''Golkar hari ini memiliki kursi Ketua DPR dan dia punya kader di hampir semua alat kelengkapan dewan, termasuk komisi. Dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Jk pun bisa semakin kuat,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika