REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan TNI dalam sejumah penggusuran di Jakarta menjadi sorotan aikhir-akhir ini. Saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran di Kalijodo atau di Pasar Ikan, TNI turut terjun ke lokasi. Namun, apakah TNI tersebut mendapat konpensasi atau dana oprasional dari Pemprov?
Saat dikonfirmasi, Kapendam Jaya Kolonel Heri Prakosa mengaku tidak tahu terkait hal itu. “Tanya dong sama Ahok kalau itu, tidak tahu saya,” kata Heri kepada Republika.co.id, Kamis (12/5).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, personel TNI dan Polri yang ikut melaksanakan penggusuran kawasan-kawasan Jakarta memperoleh uang bantuan. Uang itu berasal dari anggaran Pemprov DKI dan dari perusahaan swasta.
Menurut Ahok, dana yang mengalir ke personel TNI dan Polri jika menggunakan APBD, setiap personel memperoleh Rp 250 ribu. Ditambah lagi uang makan setiap personel sebesar Rp 38 ribu.
"Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan. Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka," kata Ahok.
Heri melanjutkan, ia tidak setuju dengan sebutan bahwa TNI mengikuti keinginan Ahok karena TNI punya negara. “Ahok itu siapa sih, Ahok kan gubernur. TNI tidak ikut sama Ahok karena TNI punya negara,” tegas Heri.
Heri mengatakan, saat TNI ikut penggusuran di Kalijodo dan di Pasar Ikan itu didasarkan pada peraturan panglima TNI yang tertuang dalam buku tahun 2011. Kedua, lanjut dia, hal itu berdasarkan permintaan dari Kapolda Metro Jaya. “Kapolda bikin surat kepada bapak panglima untuk bantuan kekuatan TNI, begitu,” jelas dia.
Heri menambahkan, dalam tubuh TNI itu terdapat kekuatan terpusat dan kekuatan tersebar. Kata dia, kekuatan terpusat itu ada seperti Kontras dan Kopasus. Kalau kekuatan tersebar, lanjut dia, yaitu komando kewilayahan dari kodam sampai ke koramil. “Nah koramil itu punya babinsa, setiap desa dan kelurahan itu ada tentaranya dari sabang sampai merauke,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika