REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Oposisi Venezuela pada Sabtu (14/5) mengecam keadaan darurat yang ditetapkan Presiden Nicolas Maduro. Oposisi juga bersumpah menekan upaya menghapus pemimpin sayap kiri tahun ini di tengah krisis ekonomi suram.
Maduro pada Jumat (13/5) malam mengumumkan keadaan 60 hari darurat karena apa yang disebut plot dari Amerika Serikat untuk menumbangkan dia. Ia tidak memberikan pernyataan spesifik. Ini menunjukkan kepanikan Maduro atas dorongan referendum terhadap dirinya di tengah masyarakat frustasi Venezuela.
"Kita bicara tentang seorang presiden putus asa yang menempatkan dirinya pada margin legalitas dan konstitusionalitas," kata pemimpin koalisi Persatuan Demokrasi Jesus Torrealba. Ia menambahkan, Maduro kehilangan dukungan di dalam blok sendiri.
"Jika (keputusan) negara darurat dikeluarkan tanpa berkonsultasi dengan Majelis Nasional, kita akan secara teknis berbicara tentang kudeta," katanya kepada ratusan pendukung yang melambai-lambaikan bendera Venezuela dan meneriakkan 'Dia akan jatuh'.
Oposisi memenangkan kontrol dari Majelis Nasional dalam pemilihan Desember, didorong kemarahan pemilih atas kekurangan produk, inflasi yang berdampak pada gaji dan merajalelanya kejahatan dan kekerasan. tapi legislatif telah secara rutin melemahkannya melalui Mahkamah Agung.
Protes yang meningkat dan jajak pendapat menunjukkan hampir 70 persen rakyat venezuela sekarang mengatakan Maduro harus pergi tahun ini. Maduro telah bersumpah melanjutkan masa jabatannya. Ia bahkan berusaha meniru pemakzulan sesama kiri Dilma Rousseff di Brasil.
Ia mengatakan, pembuat masalah mengobarkan kekerasan untuk membenarkan invasi asing. Maduro pun pada Sabtu (14/5) memerintahkan latihan militer akhir pekan depan. Ia menambahkan pemerintah akan mengambil alih pabrik yang tidak beroperasi, tanpa memberikan rincian.
Keputusannya pun mendapat kritik dari rakyat. Mereka meminta mantan pemimpin serikat buruh dan supir bus itu fokus pada kebutuhan mendesak rakyat.
Baca: Sejarah Hari Ini: Jerman Hancurkan Pemberontakan Yahudi
Ikuti Whatsapp Channel Republika