REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan pada Senin (23/5) Washington akan mencabut seluruh embargo penjualan senjata mematikan terhadap Vietnam.
Kebijakan itu menggarisbawahi menghangatnya hubungan antara musuh lama itu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Dalam sebuah jamuan makan siang negara yang mewah di Hanoi, Presiden Vietnam Tran Dai Quang menyambut kunjungan pertama Obama ke negara itu yang bertepatan dengan datangnya musim semi yang hangat setelah musim dingin berlalu.
Obama, Presiden Amerika Serikat ketiga yang mengunjungi Vietnam sejak ikatan kedua negara membaik pada 1995, telah menjadikan penyeimbangan strategis terhadap kawasan Asia-Pasifik sebagai pusat kebijakan luar negerinya. Vietnam, dimana Amerika Serikat berperang hingga 1975 silam, telah menjadi sebuah bagian penting dari strategi itu di tengah kekhawatiran meningkatnya kekuatan militer Cina.
Baca: Obama ke Vietnam, Momen Kerja Sama Mantan Musuh Perang
Kebijakan untuk mencabut pelarangan perdagangan senjata, yang menyusul adanya perdebatan dalam struktur pemerintahan Obama, memberikan kesan bahwa kekhawatiran Amerika Serikat terkait kegiatan yang dilakukan oleh Cina lebih besar dari argumen yang mengatakan Vietnam belum melakukan hal yang cukup untuk meningkatkan catatan hak asasi manusia mereka, dan Washington akan kehilangan pengaruhnya dalam reformasi.
Obama mengatakan dalam sebuah konferensi pers gabungan dengan Quang perselisihan di Laut Cina Selatan seharusnya diselesaikan dengan cara damai dan bukan karena siapa pun bertindak sok kuat. Namun bersikeras kebijakan terkait embargo persenjataan itu tidak ada hubungannya dengan Cina.
"Kebijakan untuk mencabut pelarangan itu bukan dikarenakan Cina atau pertimbangan lainnya, itu berdasarkan keinginan kami untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi sebuah proses panjang dalam langkah menuju keadaan normal dengan Vietnam," ujarnya.
Dia mengatakan perdagangan senjata akan bergantung kepada komitmen hak asasi Vietnam, dan akan berdasarkan kepada kasus-demi-kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika