REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok  berencana menaikkan dana operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Rencana itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan terhadap masyarakat Kota Depok.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, BPMK Pemkot Depok, Lizanova, Senin, (30/5) mengatakan, tahun lalu dana yang diberikan sebesar Rp 2.750.000 untuk Posyandu dan Rp 1.250.000 untuk Posbindu, sementara untuk tahun ini akan naik menjadi Rp 3  juta untuk Posyandu dan Rp 1,5 juta untuk Posbindu.

"Kenaikan ini untuk membantu mereka menjalankan operasional Posyandu," ujar Lizanova.

Ia berharap dengan bertambahnya dana operasional ini dapat memotivasi para kader untuk dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi. Walaupun Posyandu sifatnya dikelola masyarakat, namun Pemkot Depok selalu mendukung dan memfasilitasi keberadaan Posyandu di Kota Depok.

"Selain dana operasional, para jader juga kami berikan pembinaan dan pelatihan juga," ucap dia menerangkan.

Jumlah Posyandu di Kota Depok sebanyak 1.112. Jumlah tersebut sudah cukup untuk melayani penduduk Kota Depok. Hanya tinggal kualitas dari Para Kader untuk memberikan pembinaan dan pelayanan yang perlu ditingkatkan lebih baik lagi.

"Jumlah itu sudah lebih dari jumlah RW, karena idealnya setiap RW memiliki satu Posyandu. Namun, yang harus ditekankan adalah kualitas Kader dan juga target serta visi dari Posyandu itu sendiri," kata Lizanova.

Ikuti Whatsapp Channel Republika