REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa calon Kapolri kembali memanas, seiring akan berakhirnya masa jabatan Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Juli mendatang. Sejumlah nama pun telah disebut-sebut berpeluang menduduki kursi Tri Brata satu.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Susanto Ginting mengatakan dalam memilih calon Kapolri baru, Presiden Joko Widodo semestinya bersandar pada program Nawacita.

''Kapolri diharapkan adalah sosok yang bersih, kompeten, anti korupsi, dan memiliki komitmen pada penegakan hukum,'' ujar Miko lewat pesan singkat yang diterima Republika.co.id, Senin (13/6).

Tidak hanya itu, Miko menambahkan, komitmen Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi terhadap lemaga Kepolisian juga harus ditunjukan dalam pemilihan Kapolri kali ini. ''Hal itu bisa dimulai dari memilih calon Kapolri yang berintegritas,'' tuturnya.

Miko menambahkan, Presiden Joko Widodo sebaiknya menghindari kontroversi dan kisruh yang sempat mengemuka pada pemilihan calon Kapolri pada beberapa waktu lalu. Pada saat Presiden Joko Widodo mencalonkan Budi Gunawan, yang ternyata mendapatkan catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

''Pengalaman ketika pemilihan calon Kapolri lalu yang berujung pada kisruh pada bidang penegakan hukum seharusnya menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai Presiden Joko Widodo kembali memilih sosok yang kontroversial dan menuai polemik di masyarakat,'' kata Miko.

Seperti diketahui, sejumlah nama yang digadang-gadang berpeluang menjadi Kapolri baru diantaranya Wakapolri Komjen Pol, Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso.

Selain itu, ada nama Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol, Dwi Priyatno. Pun dengan nama Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), Komjen Pol, Tito Karnavian, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komjen Pol, Syafruddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika