REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, menyarankan pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan impor ikan laut. Jangan sampai kebijakan tersebut mengganggu kestabilan stok ikan lokal yang beredar di pasar tradisional.

"Secara umum, volume impor ikan Indonesia sekitar dua persen dari volume ekspor. Jumlah ini sebetulnya relatif aman tetapi harus diwaspadai agar jangan sampai mengganggu stok ikan tangkapan lokal," ujar Arif kepada Republika di Jakarta, Sabtu (18/6).

Menurut Arif, kebocoran produk ikan hasil impor ke pasar tradisional membahayakan penjualan ikan hasil tangkapan lokal. Berdasarkan penelusurannya, kebocoran produk ikan impor pernah terjadi sekitar tiga tahun lalu pada komoditas ikan kembung. Padahal, ikan kembung sebetulnya banyak dijumpai di perairan Indonesia dan termasuk salah satu produk tangkapan nelayan lokal.

Selain itu, lanjut Arif, kebijakan impor disarankan mempertimbangkan persediaan ikan dalam negeri. Ketergantungan untuk mengimpor ikan, kata dia, tidak boleh menjadi kecenderungan opsi kebijakan strategis pemerintah.

"Jangan sampai saat para pengusaha mengeluh butuh ikan, pemerintah lantas segera mengimpor. Sementara saat ditinjau ulang, ternyata stok dan produksi ikan tangkapan lokal justru masih banyak, " tegas dia.

Lebih jauh Arif menjelaskan, tren impor ikan laut Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dikatakan menurun. Kondisi ini terindikasi dari volume impor yang terus mengalami penurunan. Menurut pendataan, pada 2011 lalu, volume impor ikan laut Indonesia mencapai 400 ribu ton. Pada 2016, volume impor ikan hanya 290 ribu ton.

Sistem impor ikan pun, katanya, berlangsung secara on / off. "Artinya, saat industri sangat membutuhkan pasokan ikan dan tidak ada stok, maka keran impor dibuka. Sebaliknya, saat produksi melimpah, keran impor dihentikan," tambah Arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika