REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI mulai memproses uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Polri Tito Karnavian, pekan depan. Partai Golkar langsung tancap gas untuk memuluskan langkah calon Kapolri dengan segera mengagendakan proses uji kelayakan dan kepatutan Tito.
Politikus Partai Golkar di DPR langsung bergerak untuk memulai proses uji kelayakan dan kepatutan itu. Mulai dari Ketua DPR Ade Komaruddin, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo hingga Ketua Umum Golkar Setya Novanto menilai proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri lebih cepat lebih baik.
Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan pekan depan tahap uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri sudah dapat dimulai. Pada Senin (20/6), DPR akan menggelar sidang paripurna untuk membacakan surat dari Presiden Jokowi terkait pengajuan nama calon Kapolri ini.
Setelah itu, proses uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan Komisi III di pekan itu juga. Yang pasti, Golkar ingin keputusan menolak atau menerima calon Kapolri dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
''Mudah-mudahan minggu ini selesai dan ini tentu akan kita sampaikan putuskan ke Presiden, Insya Allah sebelum Lebaran selesai,'' tutur Setya di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (18/6).
Setya menambahkan, Golkar akan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengusulkan satu nama sebagai calon Kapolri. Menurut Setya, pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah melalui proses panjang dan evaluasi. Jadi, seharusnya DPR dan semua pihak menghargai pilihan Presiden dengan memproses pancalonan itu secara cepat.
Namun, kenyataannya, masih ada pihak yang berusaha mengulur waktu uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri hingga setelah Lebaran nanti. Hal itu dinilai akan semakin membuat lama keputusan yang dibuat DPR RI apakah akan menerima atau menolak calon Kapolri yang disodorkan Jokowi.
''Saya rasa hargai apa yang sudah diputuskan (Presiden), karena sudah diperhitungkan,'' tegas mantan Ketua DPR RI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika