REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima karyawan Teman Ahok buka-bukaan soal prosedur pengumpulan KTP untuk Gubernue DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka merasa bertanggung jawab atas kebusukan cara kerja Teman Ahok dalam mengejar target satu juta KTP untuk Ahok.

Selain itu, kelimanya juga terganggu dengan munculnya pemberitaan aliran dana Rp 30 miliar ke rekening Teman Ahok. "Saya ini agak terganggu dengan pemberitaan juga ada (dana korupsi). Kalau begitu saya bagian dari pada konspirasi teman Ahok," kata salah satu eks Teman Ahok, Ricard Sukarno di Kafe Dua Nyonya, Jalan Cikini Raya No 24, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).

Ricard direkrut Teman Ahok dengan surat tugas pengumpulan KTP untuk Ahok maju melalui jalur independen. Hingga ini, identitas mereka masih tercantum dalam situs resmi Teman Ahok, www.temanahok.com.

Dari awal, ia mengaku mencium ketidakberesan dalam pengumpulan KTP tersebut. "Dari awal saya sudah curiga, ini pembodohan, ini pembohongan. Teman Ahok tidak benar, karena memang saya lihat, dari pergerakan kita itu. Kalau kita konversi pembiayaan itu, bohong yang dibuat," kata dia.

Menurut Ricard, jika ia dianggap sebagai relawan seharusnya Teman Ahok transparan dalam keuangan dan tidak memaksanya untuk membayar target tertentu dengan bayaran tertentu. "Karena memang dikejar target Teman Ahok, dan Teman Ahok itu pembiaran. Tiba-tiba ramai pemberitaan dana reklamasi, saya tidak mau menjadi bagian dari konspirasi ini," ucap dia.

Sebagai penanggung jawab kelurahan, Ricard dibayar per 140 KTP per pekan sebesar Rp 500 ribu atau Rp 2 juta per bulan. Jika mencapai target 140 dikali empat pekan, yakni 560 KTP maka dia diberikan bonus Rp 500 ribu.

"Kalau Teman Ahok bilang pengeluaran mereka untuk pengumpulan KTP hanya Rp 2,5 miliar atau Rp 5 miliar itu tidak benar, bulshit," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika