REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mendukung penguatan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna sebagai bentuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakkan hukum.

"Menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakkan hukum sekaligus menjaga kedaulatan kita secara bersamaan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Hanafi mengatakan pembangunan pangkalan militer itu ada dua hal yang mendasarinya yaitu penegakkan hukum dan masalah kedaulatan. Menurut dia, kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakkan hukum. "Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan kita dengan China," ujarnya.

Dia mengatakan, Komisi I DPR sudah menyetujui pembangunan pangkalan militer di Natuna sejak setahun lalu namun bertahap untuk kemudian menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat komplit.

Pembangunan bertaha dimulai dengan perpanjangan landasan pesawat. Kemudian akan dibahas kembali dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus. "(Dengan keterbatasan anggaran) masih mungkin, ada realokasi anggaran," katanya.

Baca juga, Indonesia Protes Kemunculan Kapal Cina di Laut Natuna.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin mengatakan, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan.

Namun sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. "Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika