REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Seorang perempuan yang masuk dalam daftar 100 orang paling dicari sebagai tersangka koruptor Cina di luar negeri secara sukarela kembali dari Australia, kata pernyataan pemerintah negeri Tirai Bambu itu, Rabu (22/6).
Cina mengeluarkan daftar baru beberapa departemen untuk dikunjungi penyelidik korupsi. Cina terus berupaya meningkatkan kerja sama internasional guna memburu pejabat tersangka koruptor, yang lari ke luar negeri sejak Presiden Xi Jinping menyatakan perang terhadap korupsi lebih dari tiga tahun lalu.
Namun, sejumlah negara Barat, yang keberatan membantu atau menandatangani kesepakatan ekstradisi, tidak ingin mengirim pulang mereka ke negara yang dianggap sejumlah lembaga hak asasi manusia dalam memperlakukan tersangka masih menyisakan persoalan.
Mereka juga mengeluhkan Cina karena tidak bersedia memberikan bukti kejahatan tersangka. Sebaliknya, Cina malah bersikap lunak untuk mendapatkan kembali tersangka koruptor dari sejumlah negara, seperti, Kanada dan Amerika Serikat, yang menjadi tujuan sejumlah tersangka.
Pengawasan Disiplin Komisi Pusat Pemberantasan Korupsi di Beijing dalam pernyataan singkatnya Rabu lalu menyatakan Tang Gong-mei telah menyerahkan diri dan kembali ke Cina dari Australia sebagai tempat pelariannya pada 2008. Tang (56 tahun) adalah akuntan pada perusahaan perdagangan barang seni dan kerajinan di Provinsi Fujian, wilayah tenggara Cina, dan diburu karena kasus korupsi.
Pihaknya tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan kejahatan yang dilakukan tersangka perempuan tersebut atau bagaimana dia pulang untuk menyerahkan diri. Tersangka tidak mungkin dimintai komentar dan tidak jelas apakah dia diizinkan untuk mendapatkan pengacara yang membelanya dalam kasus itu di Cina.
Pemerintah Cina menyingkap sebuah inisiatif yang disebut dengan "Sky Net" tahun lalu guna mengoordinasikan pemberantasan korupsi agar bisa memulangkan para pejabat yang terlibat dan mengumumkan daftar para tersangka untuk dimintakan "Red Notice" kepada Interpol sebagai instrumen yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan secara internasional.
Pengawas korupsi juga menyatakan babak selanjutnya pengawasan antikorupsi Cina akan memfokuskan perhatiannya kepada 32 lembaga, termasuk parlemen yang memiliki kewenangan luas di negara tersebut, keamanan publik, kementerian luar negeri, dan kementerian keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika