REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membenarkan terjadinya penyenderaan kembali terhadap tujuh anak buah kapal (ABK) yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Informasi terkait penyanderaan ketujuh ABK ini sebelumnya sempat simpang siur dan pemerintah sempat membantahnya.
Namun, hari ini pemerintah menegaskan penyanderaan terhadap WNI memang kembali terjadi. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut informasi penyanderaan di daerah terpencil terkadang memang tak akurat.
"Sekali lagi, mula-mula diinformasikan ada, kemudian dikatakan belum ada laporan yang detail. Bukan berbeda beda, memang sandera di daerah yang sulit itu informasinya memang terkadang tidak akurat. Tapi sekarang telah ditegaskan memang ada," jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/6).
(Baca juga: Penculikan WNI di Perairan Filipina tak Bisa Ditoleransi)
Ia mengakui, mulanya informasi terkait penyanderaan memang masih simpang siur. Ia juga mengatakan belum mendapatkan laporan lebih lanjut terkait perkembangan penyanderaan WNI. Kendati demikian, JK menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, TNI, serta BIN akan berupaya menyelesaikan dan menangani kasus penyanderaan ini.
Sebelumnya, menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, membenarkan ketujuh ABK asal Indonesia disandera oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.
"Pada tanggal 23 Juli 2016, kami mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap ABK WNI Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.
Menlu RI menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. Ia menjelaskan, saat terjadi penyanderaan kapal tersebut membawa 13 ABK. Namun hanya tujuh ABK yang disandera, sedangkan enam orang lainnya dibebaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika