REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan masih melakukan identifikasi terhadap kelompok yang melakukan penyanderaan pada tujuh Warga Negara Indonesia (WNI). Luhut menjanjikan, pada Selasa (28/6) nanti, pemerintah akan mengambil sikap terkait upaya pembebasan yang akan ditempuh.

"Nanti kita lihat hari Selasa. Mungkin kita sudah dapat jawaban-jawaban permulaan kemungkinan opsi yang akan kita ambil," ucap Luhut di Lapangan Cengkeh, Kota Tua, Jakarta Barat, Ahad (26/6).

(Baca juga: JK: Pemerintah Lakukan yang Terbaik Bebaskan Sandera)

Pemerintah telah mengaktifkan kembali Crisis Center untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyanderaan. Crisis Center juga bertugas mendalami dan mencari tahu keterkaitan penyanderaan yang baru-baru ini terjadi dengan dua penyanderaan sebelumnya.

Seperti diketahui, sebanyak tujuh orang Warga Negara Indonesia (WNI) kembali menjadi korban pembajakan dan penyanderaan saat sedang berlayar di laut perbatasan antara Indonesia dengan Filipina.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah melakukan moratorium izin pelayaran ke perairan yang berbatasan dengan Filipina. Karenanya, ia mempertanyakan izin kapal pembawa batu bara yang menjadi korban pembajakan saat menuju Manila.

"Ini yang dipertanyakan, kenapa bisa ada izin layar ke sana?," kata Gatot, usai mengikuti buka puasa bersama di Istana Wapres, Jumat (25/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika