REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlunya pemerintah menata kembali kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Sehingga, seluruh kebijakan tersebut menjadi kebijakan reformasi yang terencana.

"Tapi setelah ini kita harus menata kembali seluruh kebijakan ini sebagai reform yang terencana. Sebagai bagian dari kompetisi, bagian dari memenangkan persaingan sebagaimana sering dikatakan oleh Presiden. Kebijakan ekonomi ini harus jadi pola yang utuh, bukan sekadar reaktif," kata JK saat memberikan arahan pada Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6).

JK mengatakan, kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah pun tak terbatas pada Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah diterbitkan hingga 12 paket. Paket kebijakan ini dinilainya sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap situasi ekonomi global yang mengalami perlambatan.

Lebih lanjut, ia juga menekankan, dalam menyusun kebijakan ekonomi pemerintah harus mengutamakan kehati-hatian. JK pun meminta agar tak membuat kebijakan deregulasi dengan menerbitkan regulasi baru.

"Jangan sampai Indonesia menjadi hutan aturan," tambah JK menyinggung banyaknya regulasi yang ada saat ini.

Sementara itu, dalam laporannya sebagai Ketua Satgas, Menko Perekonomian Darmin Nasution memaparkan sebagian pencapaian hasil Paket Kebijakan Ekonomi. Di antaranya yakni peresmian 12 Pusat Logistik Berikat (PLB) dan 16 calon PLB, antara lain industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan.

"Setiap tahun kita itu impor kapas dari AS. Tetapi barangnya ada di PLB Kuala Lumpur. Dengan membuat PLB sendiri di Indonesia, biayanya akan lebih murah dan pengiriman barangnya akan lebih cepat," kata Darmin.

Selain itu, berkat pelayanan izin investasi tiga jam, sebanyak 74 perusahaan sudah memanfaatkan fasilitas ini dengan nilai investasi sebesar Rp 200,96 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika