REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa daerah itu bebas dari peredaran vaksin palsu. Pemerintah daerah meminta meningkatkan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi setempat.

"Pastikan tidak ada jalur bagi vaksin dan obat palsu untuk masuk ke NTB," kata Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi seusai menerima Kepala BPPOM NTB I Gede Nyoman Suandi di Mataram, Selasa (28/6).

Menurut dia, maraknya kabar tentang peredaran vaksin palsu di beberapa daerah telah menimbulkan keresahan berbagai pihak, tidak terkecuali di NTB. Oleh karena itu, dirinya meminta agar kasus vaksin palsu menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah provinsi melainkan juga di kabupaten/kota di NTB.

Untuk itu, ia berharap, ke depan jika memungkinkan, BPPOM secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap bahan obat yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, katanya, merapikan jalur distribusi obat yang beredar di masyarakat.

"Pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan punya kewajiban memastikan kepastian legalitas obat atau vaksin yang dikonsumsi masyarakat, bukan justru membahayakan kesehatan masyarakat," katanya.

Ia juga meminta masyarakat dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan secara dini, tidak hanya pada kasus peredaran vaksin palsu seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, akan tetapi juga termasuk peredaran obat. "Bila perlu, Polisi PP secara berkala turut memantau legalitas, distribusi dan penggunaan obat yang beredar, termasuk obat tradisional serta memberikan edukasi kepada masyarakat," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika