REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk tetap tenang terlebih dahulu menghadapi kasus peredaran vaksin palsu.

"Saya mengharapkan masyarakat tenang terlebih dahulu karena saya sudah memerintahkan Menkes untuk segera mencari solusi," kata Presiden Jokowi setelah acara Sosialisasi Amnesti Pajak di Grand City Convention Center, Surabaya, Jumat (15/7), malam.

Ia mengintruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk menyelesaikan masalah itu, baik melalui internal di Kemenkes maupun melibatkan pihak lain seperti Pemerintah Daerah (Pemda). Keterlibatan Pemda penting untuk menyelesaikan di setiap lokasi yang ada peredaran vaksin palsunya.

"Yang penting tenang dulu karena ini menyangkut tidak setahun dua tahun, ini 13 tahun sehingga ini harus ditangani juga termasuk sanksi terhadap rumah sakit maupun individu yang tersangkut ini," katanya.

Ia mengatakan, saat ini sudah ada 20 tersangka. Namun mungkin akan bertambah lagi termasuk penentuan sanksi bagi rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu yang kini maaih dalam proses penyidikan. "Bisa saja nanti ada yang dicabut izinnya, bisa hanya bentuk teguran dan lain-lain," katanya.

Terkait para pasien dan tindakan terhadap balita yang diberi vaksin palsu, Jokowi masih menunggu laporan dari Menkes. Ia menegaskan hal itu harus ditangani betul-betul secara detail dan hati-hati. "Nanti tunggu Menkes, ini harus ditangani betul-betul secara detail dan hati-hati supaya masyarakat tidak semakin desak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika