REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) RW. 02, Kelurahan Gegerkaalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung rencananya akan diambil alih oleh Kodam III Siliwangi pada Selasa (19/7), besok. Puluhan kepala keluarga akan digusur dari tempat tinggal yang selama ini ditempati.
Berdasarkan pantauan, situasi di kompek rumah dinas menunjukan penolakan atas penggusuran besok. Warga memasang sejumlah spanduk penolakan. Salah satunya bertuliskan 'Kami tidak mau terjadi Bandung lautan api ke-2 di Gerlong'.
Sejumlah warga pun sudah berjaga di pintu gerbang utama KPAD Gegerkalong. Portal jalan pun ditutup warga sehingga menghalangi akses masuk. Salah satunya yakni portal yang hendak masuk ke Jalan Pak Gatot V yang juga dipasang spanduk dengan berfotokan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan beberapa bendera partai politik.
Suasana tambah mencekam dengan adanya beberapa buah bambu runcing yang bersandar pada portal. Di sisinya ditopang oleh ban mobil bekas serta gunungan karung berisikan pasir.
Koordinator Daerah warga KPAD Gegerkalong, Hanafi Harun mengaku akan mempertahankan tempat tinggalnya. Hanafi mengaku tidak mendapatkan keterangan resmi dari Kodam terkait proses penertiban yang rencananya dilakukan hari ini.
"Tidak ada informasi resmi yang kami terima, kami malah tahunya dari koran," kata Hanafi di KPAD, Kota Bandung, Senin (18/7).
Menurutnya, pihak Kodam harusnya meminta izin dahulu soal penertiban. Pasalnya, ia menyebutkan KPAD merupakan komplek rumah dinas angkatan darat bukan Kodam Siliwangi. Baginya, ada solusi yang harusnya bisa dibicarakan selain penggusuran. Tujuannya agar dapat mengantisipasi adanya keributan dalam proses penertiban ini.
"Kami enggak mau kalau penyelesaiannya tidak dengan arif. Kodamnya sendiri yang harus lebih aktif mencari solusi agar tidak terjadi keresahan sosial dan gangguan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika