REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin menjadi baik dibawah kepemimpinan Komjen Suhardi Alius. PKS pun meminta penanggulangan terorisme jangan sampai melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Kami doakan bapak dapat menjaga kepercayaan presiden dan rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme. PKS mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia yang dipimpin oleh BNPT," kata Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf, Jumat, (22/7).
Almuzzammil melanjutkan, PKS mendukung penanggulangan terorisme yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak melanggar konstitusi serta hak asasi manusia.
Oleh karena itu, pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak dalam pemberantasan terorisme.
"Kami berharap dibawah kepemimpinan Komjen Suhardi tak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan luka-luka. Sebab tindakan itu malah kontrapoduktif dan memicu kemarahan masyarakat," ujarnya.
Ia juga meminta agar tidak terulang kembali pemblokiran terhadap beberapa situs dakwah yang diajukan BNPT ke Kemenkominfo tanpa konfirmasi dan klarifikasi pemilik website dan tokoh agama. Pemblokiran situs yang dianggap menyebarkan paham radikal tanpa konfirmasi dan klarifikasi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang.
"Perlu lebih hati-hati kalau mau melakukan pemblokiran. Undang para ahli, tokoh agama, ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan apakah kontennya memang bertentangan dengan ajaran Islam," jelasnya.
Menurutnya, pemberantasan terorisme harus independen dan menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia. Tidak boleh pemberantasan kasus terorisme karena adanya pesanan atau tekanan asing atau siapapun. BNPT harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika