REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi menggantikan Rizal Ramli yang sebelumnya menjabat posisi yang sama.
Luhut sadar, begitu menjabat maka sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu di depan, termasuk polemik reklamasi pantai utara Jawa, reklamasi Teluk Benoa di Bali, dan arahan Presiden Jokowi agar sumber daya alam di Perairan Natuna bisa dimanfaatkan secara optimal.
Luhut mengaku akan secara maraton bersama tim inetrnalnya akan mempelajari hal-hal tersebut dan selanjutnya bisa mengambil kebijakan terkait hal itu. Untuk reklamasi Teluk Benoa misalnya, Luhut meminta masyarakat agar tidak sepenuhnya memandangnya dari sudut politis saja.
Ia berjanji akan mengkaji dan memilah apa manfaat atau justru mudharat apabila reklamasi berlanjut. Sedangkan tugas besar untuk mengembangkan Perairan Natuna, ia akan menggandeng Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan Menteri ESDM Sudirman Said untuk bisa memutuskan bentuk pembangunan seperti apa yang akan dilakukan.
Meski akan dikelola untuk memaksimalkan pemanfaatan sendiri, namun ia tak menutup akan ada industri pendukung yang ikut dibangun di Natuna, demi menyerap hasil sumber daya alam di sana.
"Kalau (semua hal) kita gelar dengan jernih dan buka dengan transparan nanti tentu outputnya akan terlihat jelas. Natuna kita akan lihat, kita akan bicara dengan Bu Susi gimana kita manfaatkan peluang kekayaan ikan kita untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," ujar Luhut usai pisah sambut dengan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, Kamis (28/7).
Ditanya lagi apakah ada opsi untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta, Luhut meminta agar masyarakat tidak mencoba menarik kesimpulan sendiri. Terlebih menyangkutkannya dengan kebijakan pergantian menteri.
"Saya tidak mau berandai-andai. Saya dan tim akan lihat dahulu, hukumnya, dan kemaslahatannya bagi rakyat dan juga confidence investor ke indonesia. Jangan kita bikin salah, karena kita investornya dirugikan, itu juga tidak fair," ujarnya.