REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sempat menerima usulan membangun kampung susun di Bukit Duri, Jakarta Barat. Namun menurutnya usulan itu tak dapat berjalan karena minim komitmen warga.
Ahok mengatakan usulan membangun kampung susun berasal dari LSM Ciliwung Merdeka. Ia sudah menyetujui pembangunannya, namun LSM itu tak kunjung menepati janji untuk memperoleh izin dari semua warga disana.
Sebab menurutnya, perlu izin semua warga disana untuk dijadikan kampung susun. Tanpa izin itu, Ahok merasa pembangunan tak mungkin dilakukan.
"Ciliwung merdeka kan udah menawarin kita waktu itu, semua tempat mau dibikin kampung susun, saya setuju. Saya bilang minta dong tanda tangan dari semua warga yang punya tanah mau menyerahkan dibangun. Tapi gak dateng-dateng (Ciliwung Merdeka)," katanya di Balai Kota, Rabu (3/8).
Ahok mengatakan warga yang telah tergusur di bantaran kali di wilayah Kampung Pulo kini malah pindah ke Bukit Duri. "Lalu abis kampung pulo selesai, sekarang orang yang tinggal di Kampung Pulo yang lama Ciliwung merdeka ini salah satunya ya, pindah ke Bukit Duri," ujarnya.
Ahok menilai LSM Ciliwung Merdeka gagal memperoleh surat kuasa dari warga di Bukit Duri. Padahal ia menjanjikan menggelontorkan dana pembangunan kampung susun.
"Terus dia (LSM Ciliwung Merdeka) bilang sudah punya peta kampung susun sudah desain, saya sudah ketemu dia disini (Balaikota). Nah boleh, mana suratnya yang mau bikin kampung susun tadi? Saya setuju, saya bikinin, uang gampang saya cari, saya bilang gitu," jelasnya.
"Tapi sekarang mana?. Kamu mau gak rumah-rumah kamu, kami gambarin seenaknya? Mana dong surat kuasanya? Itu aja kirim ke kita," jelasnya.