REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra mengkritik rancangan konstitusi yang akan membuat pemerintahan junta memimpin secara permanen. Pada Kamis (4/8), Shinawatra menyebut draft tersebut sebuah kebodohan.

Rancangan konstitusi ini akan diuji publik melalui referendum pada Ahad (7/8). Rakyat diminta memilih apakah bisa memberikan militer kekuasaan permanen dalam mengawasi perkembangan ekonomi dan politik.

Ini akan jadi referendum pertama yang mencari opini publik sejak junta merebut kekuasaan dari Yingluck, adik Thaksin pada 2014. Thaksin mengatakan rancangan konstitusi akan membuat pemerintah terpilih mustahil untuk memimpin.

Dalam pernyataan yang dikirimkan pada Reuters, Thaksin menyebutnya sebagai mimpi buruk dari kontradiksi dan kebingungan. "Rancangan itu dibuat untuk keberlanjutan kekuasaan absolut para perancang kudeta bahkan setelah konstitusi baru diproklamirkan," kata dia.

Junta mengaku ingin memastikan politik bersih dan mengakhiri kekacauan politik selama satu dekade karena kekuasaan Shinawatra. Thaksin digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Ia mengasingkan diri untuk menghindari tuduhan yang ia sebut bermotif politik.

Thaksin mengatakan konstitusi akan membawa banyak kekuasaan pada badan yang bertugas sebagai kontra-keseimbangan pemerintah. Konstitusi ini hanya akan membuat Thailand tidak punya pemerintah dalam arti sesungguhnya.

"Saya memprediksi, meski pemerintah baru menerima dukungan penuh dari rezim saat ini, akan tetap mustahil untuk mengatur ekonomi Thailand," kata Thaksin.

Baca juga, Thailand Selatan Diguncang Sejumlah Ledakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika