REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Didik Prasetiyono mengatakan hingga kini belum ada perintah apapun dari DPP PDI Perjuangan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rimaharini untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Mengenai wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang pencalonan Risma sebagai Cagub DKI Jakarta, lanjut dia, hal itu bukan wewenang DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ataupun kehendak Risma sendiri, akan tetapi merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.
"Tentang permintaan maaf tersebut adalah hal yang biasa disampaikan Bu Risma di setiap kali acara yang beliau hadiri di bulan syawal, mengingat masih dalam konteks perayaan Lebaran, maka permintaan maaf itu biasa dan wajar disampaikan di berbagai kesempatan," katanya, Kamis (4/8).
Pemerintah Kota Surabaya mengklarifikasi pernyataan permohonan maaf yang disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rimaharini ketika menyampaikan sambutan di acara pencanangkan kampung Keluarga Berencana (KB) di Balai RW XII Kelurahan Sidotopo, Surabaya, Kamis (4/8).
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Muhamamd Fikser mengatakan pernyataan wali kota berbunyi "ini adalah hari-hari terakhir oleh karena itu saya meminta maaf atas nama pribadi maupun semua pegawai dari kelurahan, kecamatan sampai SKDP. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan kesalahan saya selama ini," sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sedang menjadi trending topik di media.
"Penyampaian maaf ibu wali kota atas nama pribadi dan juga mewakili pegawai dan SKPD itu terkait masih di bulan Syawal. Dan ini kan hari-hari terakhir Syawal. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan hal lain," kata Fikser.
Mantan Camat Sukolilo ini menegaskan tidak sekali ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan permohonan maaf di acara yang dihadiri oleh masyarakat.
"Bahkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, ibu sudah sering menyampaikan permohonan maaf kepada warga baik sebagai pribadi maupun mewakili SKPD," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika