REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand akan melakukan pemungutan suara dalam referendum konstitusi, Ahad (7/8). Referendum akan meminta penduduk memutuskan nasib rancangan konstutusi yang dibuat pemerintah junta.

Keputusan referendum hari ini akan menjadi jalan untuk penyelenggaraan pemilihan umum pada 2017. Referendum ini juga menjadi uji popularitas pemerintah junta pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha setelah merebut kekuasaan dalam kudeta 2014.

Pemungutan suara akan diikuti oleh sekitar 50 juta pemilih terdaftar. Komisi Pemilu menargetkan suara terkumpul 80 persen. Pemungutan suara akan digelar sejak pukul 8.00 pagi.

Prayuth mengatakan ia tak akan mengundurkan diri jika rakyat menolak rancangan konsitusi dalam referendum ini. Ia menegaskan pemilu akan tetap digelar tahun depan apapun keputusan rakyat.

"Kita harus menyelenggarakannya pada 2017 karena itu adalah janji yang kita buat," katanya. Meski demikian, ia sempat mengatakan akan membuat rancangan baru jika yang ini ditolak.

Referendum hari ini meminta rakyat menentukan nasib rancangan konstitusi. Di dalamnya, beberapa kursi Senat harus disediakan untuk kalangan junta yang akan diisi oleh komandan-komandan militer.

Junta tetap ingin mengendalikan ekonomi dan politik Thailand. Dua partai politik terbesar Thailand, termasuk pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra menentang konstitusi dan menyebutnya sebagai tindakan lain otokrasi, dilansir dari Reuters.

Ikuti Whatsapp Channel Republika