REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mensasar sektor bisnis sebagai salah satu fokus pencegahan korupsi. KPK akan menggandeng berbagai pihak baik dari penyelenggara negara maupun sektor swasta dalam proses pencegahan tersebut.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan selama ini fokus utama KPK untuk pencegahan korupsi lebih banyak di Kementerian maupun lembaga negara.
"Nah kali ini juga di sektor bisnis, fokus area yang dikerjakan mulai kesehatan, sektor migas, kehutanan, pertanian, infrastuktur dan pangan," ujar Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8).
Menurut Alex, fokus pencegahan korupsi di sektor swasta belum menjadi fokus utama. Hal ini karena Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum mengatur korupsi swasta.
Padahal, hampir 90 persen korupsi di sektor bisnis itu juga terjadi karena ada kolaborasi antara penguasa dalam hal ini memungkinan penyelenggara negara dengan pengusaha swasta.
Lantaran berbagai alasan tersebut juga kata Alex yang menginisiasi pertemuan sejumlah kementerian, lembaga negara, dan asosiasi pelaku bisnis yang berlangsung pada hari ini, Selasa (9/8). Hasil pertemuan bertajuk Multistakeholder Dialog Forum itu sepakat membangun praktik bisnis berintegras dan bebas korupsi.
"Kita undang asosiasi dan industri di kelima sektor untuk bersama-sama regulator cari solusi bagaimana mencegah korupsi," kata dia.
Menurut Alex dari pertemuan tersebut, dipetakan sejumlah persoalan yang kerap berpotensi membuka celah-celah korupsi di masing-masing sektor tersebut. Selanjutnya, akan dibentuk pusat pengaduan untuk melaporkan masalah-masalah yang ditemui tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika