REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini telah merombak sejumlah menteri dalam kabinet kerja. Tak sedikit dari para menteri baru hasil reshuffle kabinet jilid II itupun yang kemudian mengeluarkan kebijakan baru.

Seperti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang mewacanakan program full day school atau perpanjangan jam sekolah. Serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, yang menyebut rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) akan dilakukan secara alami.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menilai wajar perombakan kabinet ini berpengaruh pada perubahan kebijakan di tiap kementerian. Namun, ia menekankan, tujuan dari tiap kebijakan tersebut haruslah sama.

"Ya menteri-menteri kan kadang berbeda-beda dia punya cara. Tapi tujuannya tidak boleh beda. Itu biasa, tapi tujuannya tercapai," jelas JK di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (10/8).

Menurut dia, para menteri yang baru diangkat boleh saja menciptakan kebijakan baru atau cara lain untuk mencapai tujuan yang sama dengan program utama pemerintah.

"Itu hanya cara mencapai tujuan, tujuannya tidak boleh melanggar. Targetnya berapa tarulah 35 ribu, menterinya berubah tetap 35 ribu. Cara menteri baiknya ada jalan pintas ya silakan," kata dia.

Seperti diketahui, sejumlah menteri baru memang mewacanakan program baru atau bahkan tak melanjutkan kebijakan dari menteri sebelumnya. Baru-baru ini, wacana kebijakan full day school yang digagas oleh Mendikbud pun dikritisi oleh berbagai kalangan.

Sedangkan, Menteri PAN dan RB menegaskan pemerintah hanya akan melakukan rasionalisasi secara alami dan bertahap terhadap pegawai negeri sipil (PNS) sehingga jumlah PNS dapat dikurangi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika