REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembelian lahan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris di sekitaran bundaran HI menuai polemik karena DPRD meyakini harganya terlalu mahal. Adapun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merasa harga tersebut sudah sesuai.

Basuki alias Ahok menyebut lahan itu tak akan semuanya dialihfungsikan menjadi taman. Sebab gedung perkantoran yang sudah ada disana akan dipertahankan karena zona di lahan itu memang diperuntukkan untuk perkantoran.

"Enggak (kemalahan), kita sudah sesuai dengan harga itu. Kita bukan buat taman kok, halamannya doang buat taman, gedungnya enggak kita bongkar, tetap. Sekarang misalnya boleh enggak saya buat gedung Balai Kota jadi taman? Ini kan zona perkantoran. Boleh dong," katanya di Balai Kota, Kamis (18/8).

Di sisi lain, ia mengungkapkan pihak pemerintah Inggris meminta jika terjadi sengketa pembelian lahan maka dapat diselesaikan di Singapura. "Harusnya tinggal persoalan kalau terjadi perselisihan, dia minta (diselesaikan) di Singapura," ujarnya.

Namun ia tengah berusaha mencari aturan yang mengatur mengenai lahan bagi kepentingan publik. Ia meyakini aturan tersebut berisi ketidakharusan penyediaan notaris bagi pembelian lahan untuk kepentingan publik.

"Nah kita sampaikan kita mau cari aturan dari kepala BPN, pengadaan lahan untuk kepentingan publik tak perlu bayar notaris. Ini kan keberatan-keberatan yang kita bebankan pada pemerintah Inggris harus sediakan notaris. Nah kalau ada itu kan kita bisa hemat," jelasnya.

Diketahui, Komisi D DPRD DKI menolak pembelian lahan itu karena harganya terlalu mahal dan tidak efiisen, zonanya yang bukan peruntukkan bagi taman serta tak adanya koordinasi. Pihak DRPD menyebut Dinas Pertamahan dan Pemakaman hanya mengajukan pembelian lahan tanpa mencantumkan lokasinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika