REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf mengatakan, Gubernur DKI Jakarta tak layak berkonflik dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Bahkan, ia menyebut mantan Bupati Belitung Timur tersebut telah menyalahi kode etik demokrasi.

"Ya sebenarnya enggak layak itu berkonflik dengan bawahannya, termasuk sekda itu," ujar guru besar UI tersebut kepada Republika, Jumat (19/8).

Menurut Rauf, jika terdapat perbedaan di dalam sebuah birokrasi, seharusnya dapat diselesaikan dengan tidak melalui media masa. Tapi, diselesaikan sebagai seorang atasan dengan bawahannya.

"Itu kan ada prosedurnya itu, ditegur, diberikan sanksi. Kalau tidak berubah ya diberhentikan. Itu, kan ada kewenangan atasan bukannya cekcok di depan umum, itu cara yang tidak benar itu," ucap Rauf.

Cara Ahok dengan menuduh Saefullah di depan publik, kata dia, terlihat tidak mendidik di mata masyarakat. Bahkan, lanjut dia, hal itu bukan termasuk bagian dari demokrasi. "Birokrasi juga menganggap itu salah kalau atasannya cekcok dengan bawahannya itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat," kata dia.

Ia melanjutkan, birokrasi tidak pernah mentolelir adanya kebebasan berpendapat, apalagi disampaikan di depan umum. Birokrasi itu, kata dia, merupakan sebuah institusi yang mempunyai satu kebijakan yang diputuskan oleh atasan dengan mengikat semua bawahannya.

"Itu birokasi, jadi kalau gubernur DKI itu pimpinan birokrasi DKI. Dia yang menentukan, jadi enggak usah berdebat dengan bawahannya. Justru ditegur secara tertutup, langsung, kalau perlu diberikan sanksi, kalau perlu dipecat oleh gubernur," ujar Rauf.

"Jadi, jangan dibuka ke depan umum dengan dalih demokrasi. Itu menyalahi kode etik dalam demokrasi," imbuh dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika