REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meralat atas tuduhan memfitnah Sekda DKI Saefullah soal penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, Saefullah lebih berpeluang memanfaatkan PNS demi kepentingan pribadi.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menyebut Sekda lebih berpeluang memanipulasi PNS karena kasus seperti itu pernah terjadi. Kala itu, Ahok heran saat ada pelantikan Camat dan Lurah di lingkungan Balai Kota. Akhirnya Ahok pun membatalkan pelantikan itu karena Sekda terlambat mengajukan surat acara pelantikan itu pada dirinya.

"Harusnya Sekda lebih bahaya kalau calon itu bisa memanipulasi PNS karena terbukti dulu pelantikan itu tanpa saya tahu. Makanya berkasnya terakhir disusul ke saya, makanya waktu saya datang kaget, harusnya itu laporan ke saya. Itu laporannya telat. Makanya saya batalin, saya cek dulu," katanya di Balai Kota, Jumat (19/8).

Ia menilai Sekda merupakan penanggungjawab atas semua kegiatan PNS. Sehingga ia merasa Sekda punya pengaruh besar jika ingin menggerakan massa jelang Pilgub DKI 2017.

"Makanya kalau kamu bilang bisa memanipulasi lebih gampang Sekda daripada saya, karena penanggungjawab PNS itu semua Sekda loh. Semua surat enggak ada TTD ga jalan kalau terhambat semua di Sekda. Terus kalau asumsi gitu, kalau PNS banyak ga suka saya? PNS lebih pilih Sekda apa saya?Sekda dong," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika