REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap bijak dengan tidak mengabulkan gugatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal aturan
wajib cuti bagi calon kepala daerah pejawat.
"Ahok mengajukan gugatan menolak wajib cuti kepentingannya hanya di DKI Jakarta, tapi jika MK mengabulkannya akan berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di DKI Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (22/8).
Ahok mengajukan gugatan uji materi pasal 70 ayat (3) UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur calon kepala daerah pejawat wajib cuti, karena dinilai menghambat tugasnya sebagai kepala daerah dalam menjalankan program-programnya termasuk alokasi anggarannya.
Menurutnya jika Ahok dapat memilah mana tugas sebagai kepala daerah dan mana persiapan pribadi sebagai calon kepala daerah, tapi keputusan MK akan berlaku di seluruh Indonesia yang memiliki 600 kepala daerah.
"Dengan jumlah kepala daerah yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka akan sulit untuk mengawasinya secara teliti satu persatu," ujarnya.
Politikus PKB itu menjelaskan, dalam UU Pilkada mengatur wajib cuti bagi calon kepala daerah pejawat, pertimbangannya agar terjadi azas keadilan dan pemeretaan bagi calon kepala daerah pejawat dan bukan pejawat.
Dalam UU Pilkada mengatur bahwa calon kepala daerah pejawat sejak mendaftar di KPU sebagai calon kepala daerah, maka harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. "Cuti itu akan berjalan sekitar empat bulan atau lebih," ucapnya.
Lukman menegaskan, jika calon kepala daerah pejawat tidak cuti, maka dikhawatirkan akan memanfaatkan jabatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri.
Dia mencontohkan, melakukan kampanye lebih dulu dengan berkedok menjalankan program kerja atau menggalang kekuatan dengan mengumpulkan para camat dan kepala desa.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta mengajukan gugatan uji materi ke MK pasal 70 ayat (3) UU No 8 rahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur calon kepala daerah pejawat wajib cuti, karena dinilai menghambat tugasnya sebagai kepala daerah dalam menjalankan program-programnya termasuk alokasi anggarannya.
Dalam gugatannya Ahok menilai pasal 70 ayat 3 UU Pilkada itu tidak sejalan dengan pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Gugatan Ahok itu disidangkan di MK pada Senin hari ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika